Sementara itu, mahasiswa dalam aksinya menyampaikan sederet tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset.
Kemudian, audit penggunaan anggaran DPR yang dinilai terlalu besar, hingga standar gaji layak untuk guru.
Mereka juga menuntut reformasi kinerja kepolisian dan evaluasi DPRD Ciamis yang dianggap belum maksimal dalam fungsi pengawasan.
“Anggota dewan yang tidak hadir rapat harus diberi sanksi. Jangan sampai rakyat kehilangan wakilnya di ruang sidang,” kata salah satu perwakilan mahasiswa.
Mahasiswa menegaskan aksi yang mereka lakukan bukan bentuk anarkisme, melainkan gerakan moral untuk mengingatkan para wakil rakyat agar kembali pada prinsip demokrasi.
Mereka juga menuntut agar aspirasi tidak dibungkam dengan alasan keamanan.
Dialog antara mahasiswa dan Bupati Ciamis itu menjadi titik temu penting di tengah panasnya aksi.
Mahasiswa berjanji akan terus mengawal tuntutan mereka, sementara pemerintah daerah berkomitmen menyampaikan suara mahasiswa ke level yang lebih tinggi.
