Selain Dede Yusuf, Ahmad Irawan dari Fraksi Partai Golkar juga menyoroti fenomena serupa yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Ia menjelaskan bahwa baik Jawa Barat maupun Jawa Timur memiliki anatomi PAD yang hampir sama, yaitu didominasi oleh sektor kendaraan bermotor.
“Jawa Barat dan Jawa Timur sama-sama bergantung pada pajak kendaraan. Namun, dari sisi pendapatan cukai, Jawa Timur lebih besar. Selain itu, pajak kendaraan juga bergantung pada lokasi dealer. Misalnya, Kota Batu memiliki PAD lebih kecil dari pajak kendaraan karena dealernya ada di Kota Malang, meskipun banyak kendaraan beroperasi di Kota Batu,” jelas Ahmad Irawan.
Melihat kondisi ini, kedua anggota DPR RI tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mulai mencari alternatif sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan. Ketergantungan berlebihan pada pajak kendaraan bisa menjadi masalah besar jika di masa depan terjadi perubahan kebijakan nasional yang membatasi jumlah kendaraan di jalan. Pemerintah daerah pun dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali potensi ekonomi lain yang bisa menjadi sumber PAD baru bagi Jawa Barat.
