banner 720x220
News  

Fee Proyek dan Lelang Diatur, Skema Klasik yang Jerat Bupati Lampung Tengah

Sumber foto: KPK RI
Sumber foto: KPK RI

JAKARTA,Kondusif.com,– OTT KPK Bupati Lampung Tengah,– Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah kembali membuka wajah lama korupsi di daerah. Skema fee proyek dan pengaturan pemenang lelang masih menjadi modus utama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi.

Mereka berasal dari unsur kepala daerah, legislatif, birokrasi, keluarga, hingga pihak swasta.

Tersangka utama adalah AW, Bupati Lampung Tengah periode 2025–2030.

Selain itu, KPK juga menetapkan RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah, ANW sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bapenda, RNP yang merupakan adik bupati, serta MLS selaku Direktur PT EM.

Penetapan tersangka merupakan hasil rangkaian OTT yang berlangsung pada 9–10 Desember 2025.

Setelah itu, KPK langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 10 hingga 29 Desember 2025.

OTT KPK, Bupati Lampung Tengah Kendalikan Proyek untuk Timses dan Keluarga

Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkap bahwa AW diduga aktif mengendalikan proyek-proyek daerah.

Ia disebut mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari nilai proyek yang dikerjakan di Lampung Tengah.

Untuk melancarkan skema tersebut, AW diduga bekerja sama dengan RHS.

Keduanya mengatur pemenang lelang pengadaan barang dan jasa di sejumlah satuan kerja perangkat daerah.

Proyek juga diarahkan agar dimenangkan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga maupun tim pemenangan.

Skema ini menunjukkan bahwa praktik pengkondisian lelang masih terjadi, meski sistem pengadaan telah diperketat.

Selain memanfaatkan jabatan, peran perantara juga digunakan untuk mengamankan aliran dana.

Sepanjang Februari hingga November 2025, KPK menduga AW menerima aliran dana sebesar Rp5,25 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa. Uang tersebut disalurkan melalui RHS dan RNP.

Bupati Terima Rp 500 juta dari Proyek Kesehatan

Tak hanya proyek umum, sektor kesehatan pun ikut terseret.

banner 720x220

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *