Jakarta, Kondusif – Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) era Menteri Nadiem Makarim kini memasuki babak baru. Setelah menetapkan empat tersangka, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memperluas penyelidikan hingga ke daerah. Sebab, proyek bernilai triliunan rupiah itu tidak hanya berhenti di meja kementerian, tetapi juga menyentuh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna dalam keterangan resmi (3/9) mengatakan bahwa selama ini sorotan publik memang banyak tertuju kepada pejabat pusat. Namun, kata dia, tidak bisa dipungkiri bahwa kepala dinas pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga punya peran strategis. Mereka bukan sekadar penerima barang. Mereka adalah pintu gerbang yang seharusnya bisa menolak atau memberi catatan kritis ketika harga laptop terasa janggal.
Sayangnya, menurut Anang, yang terjadi justru sebaliknya. Chromebook yang dipasok dengan harga diduga tidak wajar itu tetap diterima oleh sekolah-sekolah. Di sini muncul kecurigaan, jangan-jangan para kepala dinas juga ikut “kebagian jatah.”
“Jika benar demikian, korupsi ini bukan hanya urusan elit pusat, melainkan juga praktik kolaboratif yang melibatkan pejabat eselon di daerah,” ungkapnya.
Anang menegaskan bahwa penyidik Jampidsus telah mengerahkan aparat kejaksaan di daerah untuk membantu mengusut kasus ini.
“Jampidsus tidak hanya melibatkan penyidik di Gedung Bundar, tetapi juga teman-teman penyidik di beberapa Kejari, karena pengadaannya hampir di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/8/2025).
