Inspektur Investigasi Itjen Kemenkes, Sardi, menambahkan praktik serupa juga tampak melalui pola sponsorship yang tidak wajar.
ICW mencatat nilai sponsorship mencapai Rp43,78 miliar dan kerap masuk ke rekening pribadi.
Kondisi ini menunjukkan penyimpangan dalam layanan publik sudah menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Kemenkes, kata Sardi, kini mengkaji seluruh rantai pengadaan barang dan jasa untuk memetakan risiko penyimpangan, termasuk dalam pengelolaan klaim BPJS.
Upaya itu dilakukan bersama KPK melalui penguatan sistem pelaporan dan mekanisme pencegahan seperti Whistleblowing System.
Kandidat Ph.D. dari University of New South Wales, Raisa Annisa, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan sektor jaminan kesehatan global juga rentan korupsi.
Ia menilai ruang penyimpangan makin lebar saat kondisi darurat, termasuk penggunaan teknologi dan pemrosesan klaim layanan.
KPK menegaskan komitmennya dengan pendekatan “trisula”: pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Langkah ini diharapkan mempersempit ruang manipulasi klaim BPJS sekaligus membangun integritas sejak bangku pendidikan, terutama bagi calon tenaga kesehatan.
Dengan kolaborasi kuat antara lembaga pengawas, pemerintah, dan akademisi, KPK berharap tata kelola sektor kesehatan semakin transparan.
Setiap rupiah anggaran publik, menurut lembaga antikorupsi itu, harus benar-benar kembali kepada masyarakat.
