Kendaraan wajib dilengkapi baja antikarat, rak food-grade, dan lampu LED di dalam boks untuk menjaga kebersihan dan suhu makanan.
Plat Lokal Bukti Kepatuhan dan Tanggung Jawab Fiskal
Selain soal lokasi, FPAB juga menyoroti kendaraan berplat luar daerah yang masih beroperasi di Ciamis.
Oki menyebut praktik itu merugikan pendapatan daerah.
“Kendaraan yang bekerja di Ciamis seharusnya berplat Z. Kalau tidak, PAD kita bocor. Program nasional ini seharusnya ikut memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
FPAB menilai pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengawasan ketat dan registrasi terbuka untuk seluruh armada MBG.
“Pemerintah harus memastikan kendaraan terdaftar, memenuhi spesifikasi, dan berada di lokasi dapur setiap hari kerja,” tegas Oki.
Kolaborasi Pusat dan Daerah Menentukan Keberhasilan MBG
Menurut Oki, Badan Gizi Nasional menawarkan dua skema pengelolaan kendaraan: sewa langsung dari BGN atau leasing dengan fasilitasi pemerintah.
Namun, ia menegaskan, apa pun modelnya, kendaraan harus mengikuti regulasi daerah tempat dapur berdiri.
“Ciamis bisa jadi contoh nasional kalau berani menegakkan aturan ini. Mobil harus berplat lokal, siaga di dapur induk, dan patuh pada standar nasional. Dari situ, gizi anak terjaga dan PAD daerah ikut tumbuh,” ujar Oki.
FPAB menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan BGN dan kontribusi terhadap ekonomi lokal bukan dua hal yang bertentangan.
“Kalau mobil dapur MBG beroperasi sesuai standar dan standby di dapur induk, semua pihak menang: anak-anak sehat, program lancar, dan daerah sejahtera,” pungkas Oki.