Kemudian, Hak Angket guna menyelidiki kebijakan pemerintah.
Lalu, Hak Menyatakan Pendapat terhadap isu strategis atau kebijakan tertentu dan Hak Anggaran untuk menetapkan APBN.
Hak-hak tersebut memperlihatkan bahwa DPR bukan hanya pembuat aturan, tetapi juga pengawas jalannya pemerintahan.
Tunjangan dan Gaji Anggota DPR
Isu gaji dan tunjangan anggota DPR selalu menarik perhatian publik.
Dilansir dari CNN Indonesia, gaji pokok anggota DPR sebenarnya hanya sekitar Rp 4 juta per bulan.
Namun, jumlah itu membengkak karena ditambah dengan berbagai tunjangan, di antaranya.
Tunjangan jabatan sekitar Rp 9 juta, Tunjangan kehormatan, komunikasi, hingga perumahan, Biaya perjalanan dinas dan tunjangan operasional.
Jika dijumlahkan, total penghasilan anggota DPR bisa lebih dari Rp 50 juta per bulan.
Bahkan, menurut laporan Bisnis.com, pimpinan DPR bisa menerima lebih besar karena mendapat tambahan fasilitas dan tunjangan khusus.
Sementara itu, Detik.com pernah menyoroti bahwa selain gaji dan tunjangan, anggota DPR juga memperoleh fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas untuk pimpinan, staf ahli, jaminan kesehatan, hingga biaya perjalanan dinas luar negeri.
Meski memiliki fungsi penting, DPR tak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat menilai kinerja legislasi DPR sering kurang produktif, sementara pengawasan terhadap pemerintah belum maksimal.
Di sisi lain, fasilitas dan tunjangan yang besar dianggap tidak sebanding dengan capaian kinerja.
Harapan publik jelas: DPR harus benar-benar menjadi lembaga yang transparan, profesional, dan mengutamakan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan politik atau partai.
DPR adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan besar dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dengan segala fasilitas dan tunjangan yang mereka terima, seharusnya para anggota DPR dapat bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat.
Transparansi, integritas, dan akuntabilitas adalah kunci agar DPR dapat kembali meraih kepercayaan masyarakat.
