Yayasan besar menampung kontrak, lalu menyubkontrakkannya ke UMKM kecil.
Investor pun masuk, sementara calo menjual akses pendaftaran.
Alhasil, dapur MBG hanya menjadi simbol, sedangkan keuntungan mengalir ke segelintir orang.
“Ini bukan lagi dapur gizi, tapi dapur rente,” kritik Alif.
Dimensi Hukum dan Krisis Integritas
Praktik ini berpotensi melanggar UU 28/1999 tentang Anti-KKN.
Dugaan keterlibatan anggota DPRD yang mengatur yayasan penerima dana MBG juga menyalahi aturan larangan rangkap jabatan dalam UU MD3.
Di sisi lain, perekrutan ahli gizi dan staf dapur pun bermasalah.
Banyak yang mematok tarif tinggi karena merasa peran mereka krusial.
Sistem honorarium yang dibayar rapel tiga bulan sekali justru menambah ruang penyalahgunaan.
Ancaman Gagal Total
Alih-alih menumbuhkan generasi sehat, publik justru makin pesimis.
MBG yang digagas sebagai program unggulan bisa berubah menjadi proyek rente bila pemerintah tidak segera menutup celah regulasi dan menghukum pelaku.
“Kalau dibiarkan, MBG bukan memberi gizi pada anak-anak, tapi hanya menggemukkan kantong calo dan elit daerah,” pungkas Alif.
