Banyak izin usaha, seperti wisata air yang tak kunjung selesai meski sudah diajukan bertahun-tahun.
Menurutnya, MPP dapat menjadi solusi konkret untuk memutus rantai birokrasi yang panjang dan tidak pasti.
Kendati demikian, dia menyebut, mungkin saja regulasi itu bukan kewenangan Pemda namun bisa saja kewenangan Provinsi, Kementerian dan instansi lain.
Ia mencontohkan kasus pengusaha yang diarahkan regulasi ke Dinas PUPR, dishub, satpol pp, dprkplh untuk mengurus izin, namun kerap dilempar ke dinas lain tanpa kejelasan.
“Jadi, intinya MPP ini dibutuhkan oleh para pengusaha, mereka sangat mendukung keberadaannya. Tapi tadi itu, jangan hanya fokus membangun gedung. Konsepnya juga harus diperkuat, termasuk dari segi SDM-nya.”
Ia menutup dengan mengingatkan agar pemerintah belajar dari kegagalan sebelumnya.
Seperti pembangunan Gedung Pelayanan Kemiskinan Terpadu yang akhirnya tak digunakan sesuai rencana karena sistem dan SDM belum siap.
“Bukan hanya menyiapkan bangunannya, tapi orang-orangnya juga harus disiapkan termasuk SDM. SDM dan tempatnya harus benar-benar siap. Harus siap, siap, siap.”
Ciamis dan Rencana MPP
Rencana pembangunan MPP sebenarnya sudah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sejak 2023.
Lokasi MPP direncanakan di sekitar Stadion Galuh atau kantor DPMPTSP.
Saat ini, pelayanan publik di Ciamis masih mengandalkan pendekatan keliling melalui program Pepatah Manis, serta aplikasi digital Helo Ciamis.
Meski inovatif, pendekatan ini belum menggantikan fungsi pusat layanan terpadu yang tetap dan terintegrasi.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kehadiran MPP di Ciamis dinilai bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan.
Melainkan bagian dari fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik yang berkualitas.
