Banjar, kondusif.com – Kebijakan larangan study tour ke luar Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) mulai berdampak luas. Tak hanya dunia pendidikan, sektor transportasi wisata pun ikut terpukul.
Para pengusaha otobus (PO), sopir, kondektur, hingga pekerja pendukung lainnya kini menghadapi masa sulit akibat terhentinya operasional bus pariwisata.
“Pendapatan turun lebih dari 50 persen. Sopir tidak bekerja, otomatis tidak digaji. Mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,” ujar Iwan, Kepala Operasional PO Sumber Jaya, Kamis (26/6/2025).
Menurut Iwan, dampak larangan ini sangat terasa, terutama bagi PO kecil yang baru merintis.
Banyak dari mereka bahkan terpaksa menjual armada bus karena tidak sanggup menanggung biaya operasional.
“Para pemilik bus di Jawa Barat kini menawarkan ratusan bus untuk dijual. Ini fakta di lapangan. Kalau terus begini, banyak PO bisa gulung tikar,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi menyangkut nasib keluarga para pekerja.
“Bukan cuma sopir dan kondektur, bagian perawatan, pencucian bus, hingga admin ikut terdampak. Rantai ekonomi yang hidup dari wisata ini sangat panjang,” jelas Iwan.
Larangan Study Tour, Sopir Kehilangan Pekerjaan, Nasib Keluarga Terancam
Sudah dua minggu Egi, salah satu sopir pariwisata, tidak menjalankan pekerjaan sejak pemerintah memberlakukan kebijakan tersebut.
“Istri bingung harus belanja pakai apa. Anak saya kuliah, tagihan uang semester menumpuk. Saya sempat coba jadi sopir bus malam, tapi tidak semua bisa langsung diterima,” tutur Egi.
Menurutnya, sistem trayek reguler sangat berbeda dengan pariwisata.
“Kami terbiasa membawa rombongan wisata, bukan jalur reguler. Jam kerja dan ritmenya juga beda,” tambahnya.
Iwan membenarkan hal ini. Ia menilai adaptasi ke jalur reguler bukanlah solusi cepat.
