“Surat edarannya sudah beredar, tinggal bagaimana kita sebagai warga yang taat mematuhi. Kalau rakyat Jawa Barat taat, InsyaAllah kehidupan akan lebih tentram,” imbuhnya.
Uned juga menjelaskan bahwa jika nantinya ada regulasi resmi dari Kementerian Pendidikan, pihaknya akan segera menyampaikan.
Namun, selama belum ada aturan pusat, sekolah tetap diminta mengikuti kebijakan yang berlaku di level daerah.
Ia menambahkan, larangan terkait penggunaan motor dan studi tour berlaku tidak hanya untuk SD dan SMP negeri.
Tetapi juga satuan pendidikan swasta seperti MI dan MTs, karena semuanya berada dalam wilayah hukum dan kebijakan yang sama di bawah naungan Provinsi Jawa Barat.
“Baik SD, MI, SMP, maupun MTs, semua warga Jabar. Maka aturannya juga sama, tidak dibedakan, karena kita orang Jawa Barat,” pungkasnya.
