Dengan jujur, ia mengakui bahwa dengan anggaran fantastis di atas Rp100 triliun, potensi penyelewengan adalah sebuah keniscayaan yang harus dihadapi, bukan ditutupi.
Budi bahkan meminta KPK untuk bersikap galak terhadap jajarannya jika terendus aroma penyimpangan.
“Saya kira pasti ada (penyelewengan). Jadi, KPK jangan bosan datang dan memarahi kami jika memang terbukti,” tegasnya.
Ia memetakan beberapa titik rawan yang menjadi “lahan basah” korupsi sistemik, mulai dari:
Pengadaan obat dan alat kesehatan yang bernilai tinggi.
Pengelolaan dana kapitasi dan klaim pelayanan kesehatan.
Hubungan dengan industri farmasi yang rentan gratifikasi.
Implementasi program kesehatan di daerah-daerah.
Memperkuat “Peluit” Pengaduan Bongkar Korupsi Sistemtik
Fokus utama dari kerja sama ini adalah penguatan Whistleblowing System (WBS).
Lewat sistem ini, siapa pun yang melihat kejanggalan bisa melapor tanpa rasa takut.
KPK menekankan bahwa meskipun penangkapan memberikan efek jera, pencegahan sistemik melalui perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) jauh lebih krusial untuk jangka panjang.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dan Sekjen KPK Cahya H. Harefa.
Kehadiran para petinggi ini menegaskan bahwa sinergi ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya konkret untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar berubah menjadi layanan kesehatan yang berkualitas, bukan menguap di kantong para oknum.
