Bahkan sebagian besar di antaranya tidak pernah mengetahui adanya pinjaman atas nama mereka.
Jeratan Hukum dan Pelanggaran Regulasi Korupsi KUR BRI Ciamis
Dalam proses hukumnya, AJ resmi ditetapkan sebagai tersangka melalui Surat Penetapan Nomor: TAP-51/M.2/Fd.2/06/2025.
Kemudian, ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 1482/M.2/Fd.2/06/2025.
Penahanan berlangsung mulai 26 Juni hingga 15 Juli 2025 di Rutan Bandung.
Kasus ini juga mengungkap adanya pelanggaran terhadap sejumlah peraturan penting.
Antara lain Permenko Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, yang telah direvisi melalui Permenko Nomor 15 Tahun 2020 dan Nomor 2 Tahun 2021.
Selain itu, AJ juga melanggar Surat Edaran Direksi BRI Nomor S.08-DIR/KRD/01/2020 tentang KUR Mikro.
Ia dijerat dengan Pasal 2, 3, dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Penangkapan ini membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Kami akan terus mengembangkan perkara ini hingga semua pelaku dimintai pertanggungjawaban,” tegas Nur.
Langkah Tegas Kejati Jabar dan Potensi Tersangka Baru
Penangkapan AJ membuka kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam jaringan korupsi penyaluran kredit fiktif ini.
Kejati Jabar menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran pinjaman tanpa prosedur resmi.
Kejaksaan juga meminta masyarakat ikut melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan dana perbankan, terutama program pemerintah seperti KUR.
“Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penyalahgunaan program kredit subsidi untuk rakyat kecil bukan hanya mencoreng institusi perbankan, tetapi juga secara nyata menyengsarakan negara,” tutup Nur.
