Polemik ini semakin memanas mengingat Bank BJB adalah bank pembangunan daerah yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat dan Banten. Dengan kasus ini, muncul pertanyaan besar terkait pengawasan dan kebijakan saat dana besar dialokasikan untuk promosi.
Langkah KPK Selanjutnya
KPK menegaskan akan terus mendalami aliran dana serta pihak-pihak yang mungkin ikut terlibat. “Kami masih mengembangkan penyidikan untuk melihat siapa saja yang mengetahui, menyetujui, atau turut menikmati hasil dari tindakan melawan hukum ini,” ujar Budi Sokmo.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa sektor perbankan, termasuk bank pembangunan daerah, tidak kebal dari praktik korupsi. Kini, publik menantikan langkah tegas KPK dalam mengusut kasus ini hingga ke akar-akarnya.
