Menurut Erwin, informasi yang terbuka akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di pemerintahan. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk lebih aktif meminta informasi kepada badan publik dan memanfaatkan mekanisme yang telah diatur dalam UU KIP jika mengalami hambatan dalam memperoleh informasi.
“Jangan ragu untuk meminta informasi publik yang berhak diakses. Jika ada badan publik yang menolak memberikan informasi tanpa alasan yang sah, masyarakat bisa melaporkannya ke Komisi Informasi untuk diuji apakah informasi itu benar-benar dikecualikan atau tidak,” imbuhnya.
Sebagai langkah konkret, Erwin mengajak pemerintah daerah di Jawa Barat, khususnya di Garut, untuk lebih proaktif dalam membuka akses informasi bagi masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi yang baik bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mempercepat pembangunan yang berkeadilan.
Talkshow yang berlangsung selama satu jam ini turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk aktivis, akademisi, dan perwakilan pemerintah daerah. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu keterbukaan informasi publik semakin menjadi perhatian utama di berbagai lapisan masyarakat.
Dengan keterbukaan informasi yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan kebijakan publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Respon (2)