Menteri asal Sulawesi Selatan itu juga mengajak tiga kementerian hasil pemisahan untuk memperkuat sinergi dalam menyelesaikan seluruh proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorongan untuk Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
Selain itu, Supratman meminta seluruh jajaran di tiga kementerian hasil pemekaran agar serius menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada temuan berulang akibat kelalaian administratif.
“Semua langkah tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten, berbasis data, dan terintegrasi dalam sistem pengawasan internal. Di Kementerian Hukum, seluruh rekomendasi BPK pasti kami tindaklanjuti,” tegasnya.
Apresiasi dari BPK: WTP Terbanyak di Indonesia
Pujian juga datang dari Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, yang mengapresiasi konsistensi Kemenkumham dalam menjaga tata kelola keuangan.
“Laporan keuangan Kemenkumham memenuhi seluruh unsur untuk mendapat predikat WTP. Ini yang ke-16 kali berturut-turut dan menjadi yang terbanyak di Republik Indonesia,” ujarnya.
Nyoman juga melaporkan bahwa Kemenkumham telah menindaklanjuti 91,39% rekomendasi BPK.
Sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencapai 92,16% penyelesaian tindak lanjut.
Tonggak Akhir Sebelum Era Baru
Tahun anggaran 2024 menjadi laporan keuangan terakhir yang diaudit sebagai satu entitas kementerian.
Mulai tahun 2025, ketiga kementerian baru akan berdiri sendiri secara administratif dan fungsional, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan masing-masing.
Dengan raihan WTP ke-16 ini, Kemenkumham menutup satu bab penting dalam sejarah birokrasi Indonesia mewariskan teladan tata kelola keuangan yang transparan.
Kemudian, disiplin, dan berintegritas tinggi bagi tiga kementerian penerusnya.
