Kualitas Buruk? Jangan Harap Dibayar Penuh
Meskipun uang sudah siap di meja, KDM tidak ingin gegabah.
Ia menginstruksikan jajarannya untuk mengaudit hasil pekerjaan terlebih dahulu sebelum melakukan transfer.
Dari hasil audit tersebut, pemerintah akan mengklasifikasikan kualitas pekerjaan ke dalam kategori sangat baik, baik, hingga kurang baik.
Pernyataan tegas pun meluncur dari bibir Gubernur: “Pekerjaan yang kualitasnya kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya,” tegas KDM.
Ajak Warga Jadi “Pengawas” Lewat Medsos
Selain mengandalkan audit internal, KDM juga membuka pintu lebar-lebar bagi partisipasi publik.
Ia mempersilakan warga Jawa Barat untuk ikut mengawasi hasil pembangunan di wilayah masing-masing.
Masyarakat bisa menyampaikan kritik, saran, maupun laporan mengenai kerusakan atau ketidaksesuaian proyek melalui media sosial.
Langkah ini diambil agar pemerintah memiliki kontrol tambahan untuk menjamin bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas tinggi bagi rakyat.
