Ia mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa kejadian di mana Kades tertipu oleh pihak luar saat mencari tambahan anggaran.
”Jangan terlalu menghalalkan segala cara untuk mencari anggaran. Ada oknum yang mengaku dari provinsi datang ke desa untuk verifikasi, lalu meminta sesuatu agar dana cair. Ternyata itu penipuan,” tegasnya.
Selanjutnya, ia meminta Kades untuk lebih selektif dalam menerima tamu atau tawaran bantuan anggaran.
Jika Kades telanjur mengeluarkan uang pribadi atau menggunakan dana desa untuk melayani makelar tersebut, maka hal itu akan menjadi beban finansial dan hukum bagi Kades yang bersangkutan.
Pentingnya Pemahaman Aturan Sejak Awal
Sebagai langkah mitigasi, pihak kepolisian menyarankan agar setiap kebijakan desa selalu diimplementasikan berdasarkan APBDes yang transparan.
Jika pembinaan melalui koordinasi tidak lagi mampu memperbaiki keadaan, maka penegakan hukum akan menjadi langkah terakhir secara bertahap.
”Kami harap para Kades di Kecamatan Kawali bekerja secara profesional. Fokuslah pada aturan yang ada agar pembangunan desa berjalan lancar tanpa harus berurusan dengan masalah hukum di kemudian hari,” pungkasnya.
