Penurunan ini juga menjadi refleksi pahit bahwa penegakan hukum di lapangan tidak akan maksimal tanpa sokongan regulasi yang modern.
Kredibilitas Indonesia kini dipertaruhkan. Head of the OECD Jakarta Office, Massimo Geloso Grosso, mengingatkan bahwa mekanisme penilaian (peer review) dari OECD akan sangat ketat.
“Kerangka antikorupsi yang kuat adalah daya tarik utama bagi investor jangka panjang,” terangnya.
Pemerintah Mulai Bergerak
Merespons hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah tengah bekerja keras membenahi ekosistem hukum.
Salah satu langkah konkret yang telah diambil adalah menindak tegas 1,2 juta badan usaha yang tidak transparan mengenai pemilik sebenarnya (beneficial ownership).
Dukungan juga mengalir dari parlemen. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, mengapresiasi langkah progresif KPK.
Dalam mendorong reformasi ini demi meningkatkan standar tata kelola nasional.
Melalui lokakarya tiga hari ini, Indonesia juga sedang bersiap membuktikan kepada dunia bahwa “perang” melawan korupsi bukan sekadar jargon.
Melainkan transformasi hukum yang nyata menuju standar global.
