Mekanisme itu diatur jelas dalam UU Pers 1999, termasuk kewajiban wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik yang memuat 11 pasal.
Penjelasan itu disambut baik oleh perangkat desa yang sebelumnya mengeluhkan web desa yang jarang aktif.
Situasi di mana ruang komunikasi digital sering dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
Sementara itu, jajaran DPMD, Inspektorat, kejaksaan, dan Polri yang hadir dalam kegiatan tersebut sepakat bahwa tidak seorang pun berharap perangkat desa tersangkut masalah hukum.
Karena itu, penguatan literasi hukum dan etika informasi menjadi langkah penting menuju pemerintahan desa yang lebih aman dan transparan.
Panduan Lengkap Pengaduan ke Dewan Pers
Rifai kemudian memberikan panduan lengkap mengenai mekanisme pengaduan ke Dewan Pers, baik secara elektronik maupun melalui formulir cetak.
Secara garis besar, pengaduan elektronik dilakukan melalui situs pengaduan.dewanpers.or.id.
Dengan membuat akun, mengisi data diri, melengkapi formulir pengaduan.
Kemudian, mengunggah bukti pendukung sebelum mengajukan laporan.
Sementara itu, pengaduan cetak dapat diajukan dengan mengunduh formulir di situs Dewan Pers, mengisinya secara lengkap, lalu mengirimkannya via email atau pos ke sekretariat Dewan Pers.
