Menurutnya, banyak masalah hukum bermula dari kelalaian administratif yang dianggap sepele.
Salah satu contohnya adalah kecerobohan dalam menjaga dokumen penting seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
“Jaga dokumen negara dengan baik. Jangan sampai LHP jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab karena kita teledor,” pesannya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh aparatur desa untuk kembali memegang teguh amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Ia menegaskan bahwa roda pemerintahan desa tidak akan bisa berjalan jika Kepala Desa, perangkat, dan BPD bekerja sendiri-sendiri tanpa kekompakan.
Transparansi Anggaran dan Kewaspadaan Bencana
Terkait tata kelola keuangan, Bupati menginstruksikan agar APBDes disusun secara matang, terukur, dan transparan.
Ia juga melarang keras penyalahgunaan aset desa, terutama tindakan menggadaikan aset untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Menutup arahannya, Bupati Herdiat mengingatkan para aparatur desa untuk siaga menghadapi cuaca ekstrem.
Mengingat Ciamis merupakan daerah rawan bencana, ia meminta aparat desa aktif menyosialisasikan langkah-langkah mitigasi kepada warga demi meminimalisir risiko.
Melalui berakhirnya pembinaan ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis berharap seluruh aparatur desa dapat menjaga integritas, mengasah profesionalisme, dan tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan.
