Selain itu, proses pencairan imbalan juga menjadi perhatian. Jika mekanismenya terlalu birokratis atau lambat, maka insentif ini bisa kehilangan daya tariknya. Kepercayaan publik terhadap efektivitas aturan ini juga akan berkurang jika tidak ada transparansi dalam penentuan siapa yang berhak menerima imbalan.
Tak kalah penting, pemerintah perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang hak dan prosedur pelaporan. Banyak orang mungkin enggan melapor bukan hanya karena takut, tetapi juga karena tidak tahu bagaimana caranya dan kepada siapa harus melapor.
Harapan untuk Pemberantasan Korupsi
Dengan potensi besar yang dimilikinya, aturan ini bisa menjadi salah satu instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, asalkan didukung oleh mekanisme yang jelas, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi pelapor. Jika implementasinya dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin akan muncul lebih banyak pengungkapan kasus korupsi yang sebelumnya sulit terungkap.
Namun, pada akhirnya, perang melawan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada insentif finansial semata. Kesadaran masyarakat, integritas aparat penegak hukum, serta sistem yang transparan dan akuntabel adalah kunci utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Akankah kebijakan ini benar-benar efektif? Waktu yang akan menjawab. Yang pasti, partisipasi publik tetap menjadi faktor utama dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi.
