Ia menambahkan, validasi data guru harus melalui EMIS/SIMPATIKA agar tidak ada honorer yang tercecer.
Pemerintah juga diminta meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari APBN dan APBD demi peningkatan kualitas guru madrasah.
“Kami menolak diskriminasi terhadap guru honorer madrasah swasta dalam tunjangan maupun sertifikasi. Semua harus mendapat perlakuan setara dengan guru negeri,” ujarnya lagi.
Lebih jauh, ia mengajak seluruh guru madrasah untuk bersatu memperjuangkan hak-haknya.
“Masih banyak murid madrasah yang tidak menerima program PIP, padahal itu hak mereka. Fasilitas pembelajaran seperti smart board juga harus tersedia,” tegas Fatoni.
Selain itu, Fatoni menuntut agar membuka kembali Program Inpassing bagi guru honorer yang sudah menuntaskan TFG.
Ia juga mengkritisi kebijakan pendirian sekolah negeri baru di tiap kecamatan yang mereka anggap mematikan madrasah swasta.
Harapan untuk Rekrutmen 2025/2026
PGM berharap seluruh aspirasi ini terakomodasi dalam rekrutmen PPPK/ASN tahun 2025/2026.
“Perjuangan ini bukan sekadar soal gaji, tapi soal martabat guru, mutu pendidikan nasional, dan keadilan sosial. Kami ingin pemerintah benar-benar mendengar. Jangan biarkan ribuan guru madrasah swasta honorer kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak,” tutup Fatoni.
