Pada 2024, Kementerian BUMN menyediakan 80.125 kuota mudik gratis, sementara Kementerian Perhubungan menyiapkan 85.694 kuota. Dengan dihapuskannya peran Kementerian Perhubungan, BUMN diharapkan mampu menyediakan sekitar 165.000 kuota pada 2025.
Namun, Djoko meragukan apakah BUMN mampu menanggung beban tersebut. “BUMN sudah memiliki rencana kerja tahunan sendiri. Jika mudik gratis diserahkan sepenuhnya kepada mereka, apakah mereka siap? Perum Damri, PT KAI, dan PT Pelni pun menyatakan keberatan jika harus menjalankan program ini tanpa dukungan dana dari pemerintah,” tegasnya.
Diskon Tiket Pesawat dan Tol, Solusi yang Tidak Merata?
Sebagai alternatif, pemerintah menawarkan potongan tarif tiket pesawat sebesar 13–14 persen serta diskon tarif di sejumlah ruas tol. Namun, Djoko menilai kebijakan ini tidak serta-merta meringankan beban pemudik dari kelas menengah ke bawah.
“Bagi masyarakat yang selama ini terbantu dengan mudik gratis, diskon tiket pesawat dan tol tetap tidak cukup untuk mengurangi beban finansial mereka. Sebelumnya mereka bisa mudik tanpa biaya dengan bus, kereta api, atau kapal laut, tapi kini harus merogoh kocek lebih dalam,” ujarnya.
Keputusan pemerintah meniadakan mudik gratis tentu akan menjadi ujian bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini bergantung pada program tersebut. Jika tidak ada solusi yang lebih inklusif, kebijakan ini berpotensi menambah jumlah pemudik yang kembali ke kendaraan pribadi, yang pada akhirnya justru meningkatkan risiko kecelakaan di jalan.
Artikel ini sebagian dikutip dari Liputan6.com dengan judul : Efisiensi Anggaran, Program Mudik Gratis Diminta Jangan Dihapus
