Jakarta, Kondusif – Kebijakan pemerintah yang meniadakan Program Mudik Gratis tahun 2025 menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pakar transportasi. Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, menyayangkan keputusan Kementerian Perhubungan yang memangkas anggaran untuk program tersebut.
Menurut Djoko, seharusnya pemerintah tidak memangkas semua program Kementerian Perhubungan, terutama yang berdampak langsung pada keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak.
“Menteri Perhubungan seharusnya bersikeras mempertahankan Program Mudik Gratis. Selain untuk keselamatan, program ini juga meringankan beban keuangan masyarakat. Tujuannya jelas, yakni mengalihkan pemudik dari kendaraan pribadi ke angkutan umum agar angka kecelakaan turun,” ujar Djoko dalam keterangan resminya, Minggu (2/3/2025).
Mudik gratis selama ini menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk pulang ke kampung halaman tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Dengan program ini, jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, juga berkurang, sehingga risiko kecelakaan di jalan raya dapat ditekan.
Minat Pemudik terhadap Transportasi Umum Meningkat
Djoko menyoroti bahwa tradisi mudik saat Lebaran adalah momen sakral bagi masyarakat Indonesia. Pulang kampung untuk merayakan Idulfitri bersama keluarga adalah impian banyak orang, sehingga akses transportasi yang terjangkau menjadi kebutuhan utama.
Data Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menunjukkan tren peningkatan penggunaan angkutan umum dalam dua tahun terakhir. Pada 2023, moda kereta api antar kota menjadi pilihan utama dengan 39,32 juta penumpang, disusul bus (37,51 juta), mobil pribadi (35,42 juta), dan sepeda motor (31,12 juta). Tren ini berlanjut di 2024 dengan angka yang hampir serupa, menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan manfaat transportasi umum.
Namun, ironisnya, di tengah peningkatan minat terhadap transportasi umum, pemerintah justru meniadakan program mudik gratis di tahun 2025. Sebagai gantinya, penyelenggaraan mudik gratis diserahkan sepenuhnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
