Namun SAPMA menilai pernyataan tersebut tidak menjawab pokok persoalan karena tetap ditemukan indikasi komunikasi yang menyebut nama biro perjalanan dalam konteks kebijakan sekolah.
“Kalau memang tidak ada arahan, kenapa bisa muncul nama biro Citra dalam komunikasi kepala sekolah? Ini yang perlu dijelaskan,” kata Rizal.
SAPMA juga meminta klarifikasi terbuka terkait tanggung jawab Kepala KCD apabila di kemudian hari ditemukan bukti tambahan.
“Kalau nanti kami menemukan lebih banyak data dan pengakuan, apakah Kepala KCD siap bertanggung jawab atas semua pernyataan hari ini?” tambah Rizal.
Kepala KCD: Hak Saya Untuk Menjawab
Meski membantah, Kepala KCD menegaskan bahwa dirinya berhak memberikan jawaban atas dugaan tersebut sesuai dengan apa yang ia ketahui.
“Silakan kalau sekolah mau menduga. Tapi saya tidak pernah menyampaikan, memaksa, atau menyuruh sekolah menggunakan travel mana pun. Itu hak saya untuk menjawab,” tegas Widhy.
Audiensi ini menjadi bagian dari serangkaian permintaan klarifikasi dari SAPMA PP Ciamis terhadap beberapa isu pendidikan di wilayah KCD 13
Dari mulai izin operasional sekolah, dana BOS, hingga dugaan intervensi dalam kegiatan sekolah.
