“Saya punya bukti. Aduan ini bukan tanpa dasar. Kalau terbukti, harus ada pertanggungjawaban. Ini menyangkut integritas sistem pendidikan,” tegas Rizal.
Jawaban Kepala KCD yang terkesan menghindari substansi justru memantik lebih banyak tanda tanya.
Meski menolak tudingan, Widhy tak sekali pun menjawab dengan pernyataan eksplisit bahwa dirinya tidak menerima amplop.
“Semakin mengambang, publik semakin curiga,” ujar Rizal.
Dugaan ini juga memperpanjang daftar kritik terhadap KCD Wilayah 13 yang disampaikan dalam forum, termasuk dugaan penyimpangan dana BOS.
Kemudian, perizinan sekolah yang berliku, hingga arah kebijakan study tour yang tidak transparan.
Lebih lanjut, SAPMA menegaskan akan kembali membawa bukti dan dokumen tambahan dalam waktu dekat.
Mereka menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi menyeluruh kinerja KCD Wilayah 13.
“InsyaAllah kami akan menindaklanjuti ke Ombudsman dan ke APH karena ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan,” tegasnya.
