“Jangan sampai ada penelantaran pasien hanya karena ada kekurangan dari sisi fasilitas atau SDM,” tambahnya.
Masalah Rujukan dan BPJS
Terkait sistem rujukan dan persoalan kepesertaan BPJS, Anton menyebut pihaknya akan segera melakukan koordinasi lebih intensif dengan pihak rumah sakit dan BPJS.
“Banyak pasien mengeluh tiba-tiba status BPJS-nya off padahal sebelumnya aktif. Ini membingungkan dan merugikan masyarakat. Kami akan telusuri kenapa itu bisa terjadi,” jelasnya.
Edukasi dan Evaluasi Internal Dinkes Ciamis
Anton juga menyinggung soal sikap petugas yang dinilai kurang ramah atau terkesan kasar.
Menurutnya, Dinkes akan menggiatkan edukasi kepada tenaga kesehatan agar lebih humanis dan komunikatif.
“Minimal tiap bulan harus ada koreksi atau pembinaan terhadap petugas, khususnya di Puskesmas, karena mereka yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Desakan Komunitas untuk Perubahan Nyata
Komunitas Pemantau Layanan Publik mendesak agar Pemerintah Kabupaten Ciamis:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan.
2. Membuka akses pengaduan yang cepat dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin.
4. Memperkuat pengawasan terhadap praktik diskriminatif dalam pelayanan.
Ganesha menegaskan, “Kesehatan adalah hak, bukan layanan istimewa. Ketika negara gagal memenuhinya, kepercayaan masyarakat yang jadi taruhannya.”
