Gubernur juga menegaskan, produktivitas publik diukur dari kualitas perencanaan, ketepatan belanja, serapan anggaran, dan kompetensi ASN, bukan dari jumlah kehadiran di kantor.
Ia menyerahkan pengaturan operasional lebih lanjut kepada Kepala BKD dan Sekda.
Meski memberikan fleksibilitas, KDM menekankan perhatian lebih bagi ASN yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi.
Seperti menutup tambang ilegal atau mengawasi pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi.
Gubernur pun berkomitmen meningkatkan tunjangan bagi pegawai lapangan yang menghadapi risiko tersebut.
“Bagi pegawai lapangan yang penuh risiko, saya pastikan tunjangannya meningkat. Mereka bekerja keras menjaga pembangunan dan ketertiban di lapangan,” ujarnya.
KDM menutup pembinaan dengan harapan agar seluruh ASN termotivasi dan semangat bekerja lebih tinggi.
“Pertemuan hari ini membahagiakan, memberi harapan, dan menyatukan semua ASN di Jawa Barat. Semoga spirit ini terus terbawa dalam tugas sehari-hari,” pungkasnya.
Sumber : Humas Pemprov Jabar
