“Di Maloya dianggap tidak layak lantaran kontur tanahnya memiliki kemiringan yang sangat tajam. Hal itu tentu akan membebani proses pematangan lahan nantinya,” tambahnya.
Sebagai gantinya, bidikan kini beralih ke wilayah Panjalu.
Herdiat menilai Panjalu sangat strategis karena memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas, bahkan ada titik yang mencapai lebih dari 50 hektare.
Meskipun sebagian masuk dalam zona LP2B, bupati menegaskan ada berbagai cara administratif untuk menyelesaikannya.
Opsi Kolaborasi dengan Desa
Lebih lanjut, Herdiat menguraikan bahwa pemerintah daerah dapat menempuh jalur tukar guling atau alih fungsi lahan secara resmi.
Ia percaya proses ini bisa berlangsung cepat asalkan terjalin kerja sama yang solid antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
”Desa Panjalu bisa mengupayakan hal tersebut melalui kolaborasi dengan Pemda. Bahkan, jika anggaran memungkinkan, pemerintah bisa saja membeli lahan hingga seluas 70 hektare untuk menjamin keberlanjutan proyek ini,” tegasnya.
Bukan Sekadar Bangunan
Bagi Herdiat, proyek Sekolah Rakyat ini bukan sekadar urusan infrastruktur fisik, melainkan masalah harga diri daerah dan kemanusiaan.
Proyek ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di Ciamis dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang sepenuhnya gratis, mulai dari asrama, seragam, hingga jaminan makan para siswa.
”Jika kita mampu menyelesaikan urusan tanah ini dalam dua bulan, insyaallah pembangunan fisik akan langsung dimulai tahun ini. Sekarang tinggal bagaimana kita membuktikan diri; mampu atau tidak menyelesaikan tantangan ini demi masyarakat,” pungkasnya.
