“Dalam demonstrasi Agustus–September 2025, YLBHI mencatat 960 orang ditetapkan tersangka, termasuk 265 anak. Banyak ditangkap tanpa bukti,” ujarnya.
Menurut Saleh, tindakan itu menegaskan hilangnya legitimasi moral aparat penegak hukum di mata publik. Reformasi dinilai jalan di tempat.
TNI dan UU Baru Menuai Kritik
TNI turut terseret kritik setelah revisi UU TNI membuka jalan bagi peran militer di ranah sipil dan ekonomi. Publik menilai hal ini berpotensi disalahgunakan.
Sebanyak 75 persen publik menilai penegakan hukum masih buruk. Sementara 43 persen menilai pemberantasan korupsi tidak efektif dan belum menjadi prioritas nasional.
Publik Desak Reshuffle Kabinet
Hasil survei menunjukkan 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet. Mereka menilai banyak menteri gagal menjalankan tugasnya dan koordinasi antar lembaga tidak serasi.
Peneliti ekonomi CELIOS, Bakhrul Fikri, mengatakan kebijakan ekonomi belum menjawab tekanan biaya hidup rakyat. Pajak dan pungutan pemerintah dianggap makin memberatkan.
“Sebanyak 84 persen responden merasa terbebani pungutan pemerintah. Lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tak membantu kebutuhan harian,” ungkapnya.
Kebijakan Ekonomi Dinilai Tidak Efektif
Bakhrul menegaskan, pemerintah perlu menyederhanakan sistem pajak dan menghentikan program yang tidak memberi manfaat langsung bagi masyarakat menengah ke bawah.
Selain itu, 98 persen responden mendukung pemangkasan jumlah kementerian. Publik menilai struktur kabinet terlalu gemuk dan lambat dalam pengambilan keputusan.
Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad, menilai hasil ini sebagai peringatan keras agar Presiden segera melakukan evaluasi total dan reshuffle besar-besaran.
“Publik menuntut reshuffle bukan sekadar pergantian posisi, tetapi perubahan arah pemerintahan agar lebih efisien,” tegasnya.
Ia menyebut, persoalan mendesak publik masih berpusat pada lapangan kerja dan harga kebutuhan pokok. Pemerintah dinilai gagal menjawab ketimpangan ekonomi.
Kegagalan memperkuat fondasi ekonomi rakyat, lanjut Galau, memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan nasional.
