Jakarta,Kondusif.com,- Lembaga riset independen CELIOS merilis hasil evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya menunjukkan rapor merah di berbagai bidang.
Penilaian dilakukan melalui dua pendekatan, yakni survei pakar dan survei publik. Sebanyak 120 jurnalis dari 60 media nasional serta 1.338 responden ikut terlibat.
Prabowo hanya meraih nilai 3 dari 10, sementara Gibran mendapat 2. Dua institusi besar, Polri dan TNI, juga memperoleh nilai rendah dalam survei ini.
Janji Politik Dinilai Hanya Separuh Jalan
Sebagian besar responden menilai janji politik pemerintahan baru dijalankan setengah hati. Sebanyak 56 persen menyebut janji hanya sebagian kecil yang terealisasi.
Sementara itu, 43 persen menilai tak ada janji yang benar-benar dijalankan. Persepsi ini memicu penurunan tajam tingkat kepercayaan publik.
Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto disebut turun hingga 34 persen. Penurunan ini dianggap sebagai sinyal kuat atas kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah.
CELIOS: Pemerintah Perlu Alarm Politik
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai hasil tersebut harus menjadi alarm politik bagi Presiden. Ia menyebut publik mulai kehilangan harapan.
“Sebanyak 34 persen pemilih Prabowo–Gibran menyatakan tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang,” ujarnya, Sabtu (19/10).
Ia menegaskan, rapor merah ini mencerminkan aspirasi agar pemerintah segera merombak kabinet dan memperbaiki arah kebijakan ekonomi yang dinilai tidak berpihak ke rakyat.
Kinerja Program dan Kepemimpinan Dinilai Buruk
Sebanyak 72 persen publik menilai pelaksanaan program pemerintah masih buruk. Sebanyak 29 persen di antaranya menyebut kondisi sangat buruk.
Kualitas kepemimpinan juga menjadi sorotan. Sebanyak 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk selama satu tahun pertama pemerintahan.
Anggaran dan Komunikasi Kebijakan Jadi Sorotan
Kritik tajam muncul terhadap tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan pemerintah. Sebanyak 81 persen publik menilai pengelolaan anggaran tidak transparan.
Selain itu, 91 persen responden menyebut komunikasi kebijakan pemerintah sangat buruk. Arah kebijakan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Penegakan Hukum Dinilai Semakin Lemah
Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul. Banyak yang menilai aparat kehilangan independensi dan moralitas publik.
Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, menilai janji reformasi keamanan belum berjalan. Polri dan TNI disebut masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum.
