Menurutnya, konflik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seringkali menjadi celah terjadinya masalah administrasi maupun hukum.
Herdiat menginstruksikan agar Kades, Sekdes, perangkat desa, hingga BPD bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh.
“Sama seperti hubungan Bupati dengan DPRD, pimpinan di desa pun harus kompak. Jika di daerah lain ada Kades dan BPD tidak akur, jangan sampai itu terjadi di Ciamis. Kerja kolaboratif adalah benteng terbaik dalam pengawasan anggaran,” jelasnya.
Tertib Administrasi dan Rahasia Negara
Selain soal korupsi, Bupati juga menyoroti kedisiplinan dalam mengelola Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Ia meminta aparatur desa untuk segera menyelesaikan catatan-catatan yang belum tuntas dan menjaga dokumen negara dengan penuh tanggung jawab.
”Hati-hati menyimpan LHP. Bagi yang belum selesai, segera tuntaskan. Bagi yang sudah, tetap pegang teguh rahasia negara. Integritas kita diuji dari hal-hal kecil seperti ini,” kata Herdiat.
Menggerakkan Swadaya di Tengah Defisit
Di tengah kondisi APBD Ciamis 2026 yang mengalami defisit hingga Rp150 miliar, Bupati mengajak pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi gotong royong masyarakat.
Ia memuji karakter warga Ciamis yang memiliki kepedulian sosial tinggi, terutama kaum Agnia yang aktif membantu pembangunan lingkungan.
”Ketika anggaran pemerintah terbatas, kepercayaan masyarakat adalah modal utama. Jika masyarakat percaya pada integritas pemerintah desanya, pembangunan tidak akan mandek. Mari kita jaga kepercayaan itu dengan kerja yang bersih dan transparan,” pungkasnya.
