Kondusif.com,- Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat aturan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dilarang menggunakan gas LPG 3 kilogram bersubsidi, minyak goreng MinyaKita, maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam proses penyediaan makanan.
Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan komoditas bersubsidi tetap dinikmati masyarakat yang memang berhak menerimanya.
Di sisi lain, BGN juga ingin menjaga tata kelola Program MBG agar berjalan sesuai ketentuan sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional.
Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menegaskan larangan tersebut berlaku bagi seluruh penyelenggara Program MBG tanpa pengecualian.
Menurut dia, bahan pangan maupun energi yang memperoleh subsidi dari pemerintah tidak boleh dialihkan untuk kebutuhan operasional program.
“Tidak diperbolehkan memasak untuk MBG menggunakan MinyaKita, gas LPG 3 kilogram, maupun beras SPHP. Apabila masyarakat menemukan pelanggaran, silakan laporkan kepada kami dan akan kami tindak sesuai ketentuan,” kata Sudaryono, Ahad, 27 Juli.
Tujuan Larangan
Sudaryono menjelaskan langkah itu merupakan bagian dari upaya menjaga agar bantuan pemerintah tetap tepat sasaran.
Sebab, LPG 3 kilogram, MinyaKita, dan beras SPHP disiapkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk mendukung kegiatan operasional lembaga atau penyelenggara program.
Tak hanya memperketat penggunaan komoditas bersubsidi, BGN juga mulai menata sistem pengadaan bahan pangan bagi seluruh SPPG.
Setiap dapur MBG diarahkan membeli bahan baku dengan mengacu pada harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian ialah telur ayam.
