Pemberdayaan ASN dan Penataan Non-ASN
Bey meminta perangkat daerah memberdayakan ASN secara optimal. Ia mendorong transfer pengetahuan serta pelatihan bagi ASN muda agar potensi mereka dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“ASN muda kita punya potensi. Beri mereka kesempatan,” kata Bey, menekankan pentingnya regenerasi dalam birokrasi.
Selain itu, Bey menginstruksikan perangkat daerah menata tenaga kerja non-ASN secara bertahap melalui integrasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dengan langkah ini, perangkat daerah bisa mengelola SDM secara efektif dan transparan.
Pengadaan Kendaraan Dinas Secara Bijak
Dalam upaya efisiensi, Bey meminta perangkat daerah mengevaluasi kebutuhan kendaraan dinas. Ia melarang pembelian kendaraan baru jika kendaraan lama masih layak pakai.
Namun, Bey memberikan pengecualian untuk kendaraan yang sering rusak dan mengganggu operasional. “Kalau sering mogok, apalagi untuk tugas ke daerah, lebih baik beli yang baru,” jelas Bey.
Ia mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan dinas harus dilakukan secara bijak dan sesuai kebutuhan agar anggaran daerah tidak terbebani.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Pelayanan
Bey Machmudin menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Ia meminta perangkat daerah tetap menjaga kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat meski anggaran mengalami efisiensi.
“Efisiensi ini harus sesuai kebutuhan. Jangan sampai hal penting justru dipangkas dan menghambat kinerja,” tegas Bey.
Upaya efisiensi anggaran di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dengan pemberdayaan ASN, penataan tenaga non-ASN, serta pengelolaan anggaran yang bijak, Bey Machmudin optimistis target APBD 2025 dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Bey meminta seluruh perangkat daerah tetap produktif dan inovatif dalam menjalankan program kerja, meski dalam kondisi anggaran yang efisien. Dengan komitmen kuat dan kerja sama yang solid, Jawa Barat meyakinkan dapat mempertahankan stabilitas ekonomi serta kualitas pelayanan publik yang optimal.
