BEM Nusantara menilai pemberian gelar pahlawan pada Soeharto sama dengan mengkhianati semangat reformasi 1998.
BEM Nusantara menegaskan, pahlawan diukur dari perjuangan menjaga martabat manusia dan kebenaran.
Memberikan gelar pada pelanggar HAM mengaburkan nilai kepahlawanan itu sendiri.
Dengan demikian, mereka menyerukan pemerintah berhati-hati menilai siapa yang layak menerima gelar.
Pertimbangan moral dan dampak terhadap rakyat harus jadi faktor utama, bukan sekadar jasa formal pembangunan.
Generasi muda pun diajak tetap kritis.
Teladan pahlawan sejati seperti Bung Hatta dan KH Hasyim Asy’ari menunjukkan keberanian dan kejujuran tanpa menindas rakyat.
“Bangsa besar bukan yang memutihkan masa lalu, tapi yang berani mengakui luka dan belajar darinya,” ujar Ghani.
“Hanya dengan kejujuran sejarah, Indonesia bisa berdiri tegak dan bermartabat,” pungkasnya.
