Kondusif.com,- Menjelang Hari Pahlawan, BEM Nusantara menegaskan penolakan wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto.
Penolakan ini lahir dari kesadaran sejarah dan tanggung jawab moral, bukan sekadar perbedaan politik.
Bagi BEM Nusantara, pahlawan sejati adalah mereka yang menegakkan keadilan dan kemanusiaan.
Memberikan gelar pada sosok dengan catatan pelanggaran HAM justru melukai ingatan kolektif bangsa.
Sejarah mencatat kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade meninggalkan luka mendalam.
Di balik pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, terdapat pembungkaman kebebasan, pelanggaran HAM, serta ketimpangan sosial.
“Pahlawan adalah mereka yang mengorbankan kepentingan pribadi demi rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Ghani Zulkarnaen Rais, Korbidpus Politik, Hukum, HAM, dan Demokrasi BEM Nusantara, dalam keterangan resminya, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, rencana gelar pahlawan untuk Soeharto menunjukkan krisis ingatan sejarah bangsa.
Dua dekade pasca-Reformasi, banyak korban pelanggaran HAM yang belum mendapat keadilan.
