Taswin juga mengkritik respons pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menurutnya terlalu permisif.
Ia menilai pernyataan BGN yang menyebut penguasaan tersebut sebagai “investasi sosial” dan berdalih tidak menutup dapur demi kepentingan anak-anak, justru menunjukkan lemahnya nalar publik institusi tersebut.
“Respons BGN memperlihatkan kedangkalan nalar publik. Alasan ‘tidak menutup dapur demi anak-anak’ itu hanya taktik berlindung di balik tameng moral untuk menormalisasi cacat tata kelola. Negara harus hadir sebagai regulator tegas, bukan fasilitator pembiaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan penuh untuk mengambil alih manajemen dapur.
Atau mendistribusikan kembali operasionalnya kepada koperasi maupun BUMDes tanpa mengganggu pasokan makanan bagi anak sekolah.
Mahasiswa Ekonomi itu kemudian mendesak BGN untuk tidak menutup mata dan segera mengambil langkah korektif.
Ia menuntut adanya transparansi penuh terkait daftar pengelola seluruh dapur MBG serta tindakan nyata terhadap indikasi monopoli.
“Kami menuntut BGN melakukan audit investigatif, berani meredistribusi atau mengalihkan pengelolaan dapur yang terindikasi monopoli, serta membuka secara transparan data pengelola seluruh dapur kepada publik. Jangan biarkan program ini sukses secara statistik gizi, tetapi gagal secara moral dan ekonomi,” tutup Taswin.
