Sulsel,Kondusif.com,– Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali bersuara lantang setelah mengungkap temuan penguasaan 41 titik Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh satu pengelola tunggal yang terafiliasi dengan keluarga elit politik daerah.
Temuan ini dinilai mencederai semangat pemerataan ekonomi yang menjadi dasar program tersebut.
Program MBG yang digelontorkan pemerintah dengan anggaran mencapai Rp71 triliun sejatinya dirancang untuk memperbaiki gizi anak sekolah.
Sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Namun, menurut Aliansi BEM Nusantara Sulsel, praktik monopoli di lapangan justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan tujuan awal.
Taswin, Bendahara Daerah Aliansi BEM Nusantara Sulsel, menegaskan bahwa dominasi 41 dapur oleh satu pengelola tunggal menjadi alarm keras bagi masa depan pemberdayaan ekonomi rakyat.
“Seharusnya dapur-dapur ini dikelola banyak koperasi atau UMKM berbeda agar perputaran uang merata di desa-desa,” kata dia dalam keterangan resmi, Minggu (24/11/2025).
“Ketika 41 dapur dikendalikan satu tangan, itu bukan pemberdayaan. Itu praktik perburuan rente yang membajak program sosial menjadi ladang bisnis korporasi,” tegas Taswin.
Lonceng Kematian
Ia juga bahkan menyebut kondisi ini sebagai “lonceng kematian” bagi narasi pemberdayaan UMKM yang selama ini dikampanyekan pemerintah.
Dengan struktur pengelolaan yang dimonopoli, dampak multiplier effect yang diharapkan masyarakat justru tidak tercapai.
