Mereka memaparkan data konkret: Indonesia berpotensi kekurangan lebih dari 1,3 juta guru pada 2024.
slsementara sekitar 70.000 guru pensiun setiap tahun tanpa ada rekrutmen pengganti yang memadai.
Kondisi ini diperburuk oleh ketimpangan distribusi guru, di mana wilayah 3T kekurangan tenaga pendidik secara kronis.
Tak hanya itu, ribuan sekolah juga masih berjuang dengan fasilitas rusak dan ruang kelas yang tidak layak.
Menurut Mahliga, kondisi ini juga seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.
“Pendidikan yang merata dan berkeadilan jauh lebih fundamental dalam membentuk generasi masa depan,” tegasnya.
Desakan Evaluasi Nasional terhadap Program MBG
Lebih lanjut, BEM Nusantara mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari efektivitas hingga penggunaan anggaran.
Mereka juga menilai transparansi dan akuntabilitas harus menjadi dasar utama setiap kebijakan publik.
“Ini soal penggunaan APBN dalam jumlah fantastis. Jangan sampai salah sasaran dan justru menciptakan masalah baru di tengah masyarakat,” tegas Mahliga.
Menurutnya, jika tetap dijalankan, program MBG seharusnya difokuskan pada daerah paling membutuhkan dan bersifat tambahan.
Bukan menjadi program prioritas nasional yang mendominasi anggaran negara.
BEM Nusantara juga menilai, di tengah tekanan fiskal dan tantangan global, pemerintah perlu kembali pada prioritas sejati: memperkuat sektor pendidikan.
“Pemerintah jangan terjebak pada kebijakan populis yang belum teruji di lapangan. Meningkatkan kualitas guru, memperbaiki infrastruktur, dan memperluas akses pendidikan justru investasi jangka panjang bagi bangsa,” tutup Mahliga Nurlang.
