Ciamis,kondusif.com– Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Barat kembali mengingatkan pentingnya keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Dalam pernyataan resminya pada, Jumat (20/6/2025).
Organisasi mahasiswa ini menyoroti empat sektor yang dianggap masih menyisakan pekerjaan rumah besar: kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Muhamad Renaldi, Ketua BEM STIKes Muhammadiyah Ciamis sekaligus Bendahara Daerah BEM Nusantara Jabar, menyampaikan bahwa meski pembangunan infrastruktur dan industri di Jawa Barat mengalami kemajuan, masih banyak persoalan dasar yang luput dari perhatian.
“Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Pemerintah harus lebih peka terhadap ketimpangan yang terjadi, terutama di wilayah pelosok,” ujar Renaldi dalam konferensi pers.
Ketimpangan Layanan Kesehatan Masih Tinggi
Salah satu kritik utama yang dilayangkan adalah soal ketimpangan layanan kesehatan di daerah terpencil.
Renaldi menyoroti masih jauhnya akses masyarakat terhadap fasilitas dasar seperti Puskesmas.
Ia menekankan pentingnya implementasi Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas dan menegaskan bahwa setiap kecamatan seharusnya memiliki layanan kesehatan yang memadai, sebagaimana dijamin dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Lingkungan Terancam oleh Pertambangan
BEM Nusantara Jawa Barat juga menyoroti dampak ekologis dari eksploitasi pertambangan yang tidak terkendali.
Berdasarkan data Dinas ESDM Jabar 2022, terdapat lebih dari 300 izin usaha pertambangan aktif, sebagian besar berada di kawasan rawan bencana dan daerah resapan air.
“Moratorium izin tambang baru adalah langkah wajib. Pemerintah juga harus berani mencabut izin lama yang merusak lingkungan,” tegas Renaldi, sembari mengutip UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah mengalihkan prioritas ke sektor pertanian dan industri pangan berbasis lokal yang lebih berkelanjutan.
Pendidikan yang Masih Banyak PR
BEM Nusantara Jawa Barat turut menyinggung lemahnya pengawasan dan koordinasi dalam sektor pendidikan.
