Jakarta,Kondusif.com,- Audit PBPH,- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara menertibkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) bermasalah yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan.
Arahan keras itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Presiden langsung memerintahkan audit menyeluruh terhadap pemegang konsesi.
Prabowo meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni segera memverifikasi, memeriksa, dan mengaudit seluruh perusahaan PBPH tanpa pengecualian.
“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit. Semua perusahaan pemegang konsesi yang tidak menaati peraturan ditindak dan dicabut izinnya,” tegas Presiden.
Lebih jauh, Presiden meminta pelanggaran diklasifikasikan secara objektif agar sanksi dijatuhkan tegas, terukur, dan berkeadilan.
Untuk mempercepat penertiban, Prabowo juga mendorong sinergi lintas lembaga. Ia membuka opsi pelibatan TNI dan Polri dalam proses investigasi.
“Jangan ragu. Bila perlu bantuan personel, minta Polri, TNI, atau kementerian dan lembaga lain,” ujarnya menekankan ketegasan negara.
Prabowo kembali mengingatkan, tidak ada toleransi bagi pelanggar. “Siapa yang melanggar, langsung kita tindak. Kita cabut,” katanya.
