CIAMIS,Kondusif.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan penyerahan SK PPPK Paruh Waktu secara hybrid terus memancing reaksi keras. Setelah para peserta menyuarakan kegelisahannya, kini giliran Sekretaris Komisi A DPRD Ciamis, Agus Rohimat, angkat bicara mendesak pemerintah untuk lebih menghargai sisi psikologis para pegawai.
Agus Rohimat, yang juga merupakan kader Fraksi Partai Gerindra, menyatakan sepakat dengan aspirasi ribuan peserta PPPK paruh waktu yang menginginkan prosesi dilakukan secara langsung (luring).
Menurutnya, pemerintah jangan hanya melihat sisi administratif, tetapi juga nilai historis bagi para honorer yang sudah mengabdi belasan tahun.
”Saya sepakat dengan rekan-rekan PPPK paruh waktu. Penyerahan SK itu momen sakral yang mereka nanti sekian lama. Jangan melihat kepada penghasilan yang akan didapatkan, tapi ini soal prestise bagi mereka karena akhirnya pengabdian mereka diakui negara,” tegas Agus kepada Kondusif.com, Sabtu malam (20/12/2025).
Menanggapi alasan defisit anggaran yang sering menjadi kendala daerah, Agus menekankan bahwa acara tidak perlu dilakukan secara mewah.
Baginya, yang terpenting adalah kehadiran fisik sebagai bentuk penghargaan.
”Tidak usah mewah yang memakan anggaran banyak, yang penting Pemda memfasilitasi mayoritas keinginan peserta untuk dilaksanakan secara serentak di satu tempat. Para peserta juga pasti paham kondisi defisit anggaran kita,” tambahnya.
BKPSDM Tekankan Aturan dan Efektivitas
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Ciamis Ai Rusli menyatakan bahwa agenda pada 23 Desember mendatang bukanlah pelantikan, melainkan penyerahan SK.
Dia menjelaskan Kepmen PANRB Nomor 16 Tahun 2025 yang dianggap tidak mengamanatkan prosesi pelantikan atau sumpah jabatan bagi PPPK Paruh Waktu.
