Agun menekankan bahwa DPR memiliki tanggung jawab legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan program Posbankum di desa terus bergerak dan tidak berhenti pada tataran administratif.
Ia menambahkan,“Berbagai komisi di DPR akan berkolaborasi untuk mewujudkannya dan memastikan Posbankum ini lancar dan terlaksana secara jelas.”
Selain membahas Posbankum, Agun juga menyoroti perubahan besar dalam sistem hukum nasional setelah hadirnya KUHP terbaru.
Agun Gunandjar: Indonesia Memiliki KUHP Baru
Ia menyebut Indonesia akhirnya memiliki kitab hukum pidana baru setelah puluhan tahun memakai aturan lama yang sarat nuansa kolonialisme.
“Kini, dalam kitab terbaru hanya terdapat buku,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa KUHP lama mewajibkan setiap kesalahan mendapat balasan secara langsung tanpa mempertimbangkan alasan sosial di balik perbuatan tersebut.
Sebaliknya, KUHP terbaru mengedepankan keadilan restoratif dan menilai konteks sosial, kondisi ekonomi, hingga alasan kemanusiaan di balik sebuah pelanggaran.
Agun memberi contoh bagaimana aturan baru memberi ruang bagi hukuman yang lebih manusiawi.
Ia memaparkan bahwa pelanggaran yang terjadi karena kebutuhan mendesak tidak perlu langsung berakhir dengan hukuman berat.
“Hukuman akan lebih manusiawi ketika pelaku kejahatan penyebab utamanya karena kebutuhan mendesak seperti seorang nenek yang mencuri kayu bakar. Hukumannya akan berupa kerja sosial atau semacamnya,” jelasnya.
Pendekatan baru itu, menurut Agun, membuat pembentukan Posbankum di desa semakin penting karena masyarakat membutuhkan pintu pertama untuk memahami langkah hukum yang tepat sebelum menghadapi proses pidana.
Dengan diberlakukannya KUHP baru pada 1 Januari 2026, Agun berharap seluruh Posbankum dapat segera berfungsi optimal di desa dan kelurahan.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembentukan Posbankum harus menjadi bagian dari upaya negara menghadirkan hukum yang lebih adil dan lebih dekat dengan masyarakat.
