Jakarta, Kondusif – Ketergantungan Jawa Barat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi sorotan Komisi II DPR RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menilai hal ini sebagai potensi risiko di masa depan, terutama jika kebijakan nasional mulai membatasi jumlah kendaraan demi menekan polusi.
“Kalau kita lihat struktur PAD, mayoritas masih berasal dari pajak kendaraan. Padahal, semakin banyak kendaraan berarti semakin tinggi kemacetan dan polusi. Ke depan, Jawa Barat harus mulai mendorong sumber PAD dari sektor lain, tidak hanya bergantung pada PKB dan BBNKB,” ujar Dede Yusuf saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Bandung, Kamis (6/3/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan nasional ke depan kemungkinan besar akan semakin ketat dalam mengendalikan jumlah kendaraan yang beroperasi. Jika hal itu terjadi, daerah yang terlalu bergantung pada pajak kendaraan berisiko mengalami penurunan pendapatan yang signifikan.
“Kita harus mengantisipasi perubahan kebijakan yang bertujuan mengurangi polusi. Bisa saja nanti ada aturan pembatasan jumlah kendaraan yang beroperasi, dan ini jelas akan berdampak pada PAD daerah yang bergantung pada pajak kendaraan,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
