Jakarta, Kondusif – Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang mewajibkan eksportir sektor pertambangan (kecuali minyak dan gas bumi), perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2025 dan mewajibkan penyimpanan devisa ekspor dalam rekening khusus di bank nasional. Sementara itu, sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 36 Tahun 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penempatan DHE SDA di perbankan Indonesia relatif stabil dan bahkan telah melampaui batas minimal 30 persen yang ditetapkan dalam aturan sebelumnya.
“Posisi devisa hasil ekspor yang ditempatkan di dalam perbankan kita itu relatif stabil. Jika sebelumnya minimum 30 persen, data menunjukkan angka yang tercapai berada di kisaran 37 hingga 42 persen. Artinya, eksportir sudah melebihi batas minimal tersebut. Dengan aturan baru ini, terutama bagi sektor batubara, CPO, dan nikel—yang merupakan komoditas utama ekspor—penempatan DHE SDA di dalam negeri diharapkan semakin optimal,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/2).
Jamin Tidak Ada Gangguan bagi Eksportir
Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bank Indonesia guna memastikan kebijakan ini tidak mengganggu aktivitas eksportir dan produsen.
Ia memastikan bahwa kebutuhan penukaran rupiah, pembayaran dalam valuta asing untuk kewajiban pajak, pembayaran dividen, pengadaan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri, serta pembayaran kembali pinjaman eksportir tetap aman dan tidak terganggu.
Respon (1)