CIAMIS,Kondusif.com,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis mendorong mahasiswa tidak hanya menjadi pengkritik kebijakan pemerintah, tetapi juga hadir sebagai mitra strategis yang mampu menawarkan solusi.
Semangat itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mahasiswa dan Kebijakan Publik: Merawat Kritik yang Solutif dan Berintegritas” di Gedung Jenderal Soedirman, Kampus Universitas Islam Darussalam, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Sabtu (18/7/2026).
Forum tersebut menghadirkan Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Dr. Andang Firman Triyadi, M.T., Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis Mohammad Ijuddin, M.Pd., Akademisi Fahmy Farid Purnama, Lc., M.Ag., serta Ketua PC PMII Kabupaten Ciamis Husni Mubarok.
Dalam paparannya, Sekda Ciamis Andang Firman Triyadi menegaskan mahasiswa memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
Menurutnya, kritik akan lebih bernilai apabila lahir dari pemahaman terhadap proses penyusunan kebijakan hingga implementasinya di lapangan.
“Pemerintahan bukan sekadar mesin birokrasi, tetapi motor penggerak pelayanan publik dan pembangunan daerah. Karena itu mahasiswa perlu memahami bagaimana kebijakan dirumuskan hingga diimplementasikan sehingga kritik yang disampaikan benar-benar berbasis data dan fakta,” ujarnya.
Andang mengatakan Pemerintah Kabupaten Ciamis terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui transparansi.
Akuntabilitas, reformasi birokrasi, serta digitalisasi pelayanan publik lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Selain itu, pemerintah juga memfokuskan perhatian pada sejumlah isu strategis.
Mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, percepatan penurunan angka stunting, hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Tak hanya itu, Pemkab Ciamis juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi mahasiswa.
Kesempatan tersebut diwujudkan melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, KKN tematik, hingga forum konsultasi publik seperti Musrenbang.
“Mahasiswa diharapkan menjadi mitra kritis yang mampu memberikan masukan berdasarkan data, fakta, sekaligus menawarkan solusi,” kata Andang.
Kritik Tak Cukup Lewat Demonstrasi
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Ciamis Mohammad Ijuddin menilai mahasiswa harus tetap menjaga perannya sebagai agen perubahan dalam mengawal jalannya kebijakan publik.
Namun, menurutnya, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya diwujudkan melalui aksi demonstrasi.
Mahasiswa juga perlu memperkuat tradisi intelektual, menjaga integritas moral, serta membangun kemampuan melakukan kajian yang komprehensif terhadap setiap persoalan publik.
“Kritik yang baik bukan sekadar menyampaikan penolakan, tetapi juga menawarkan solusi yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” ujarnya.
