Jakarta,Kondusif.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan aset rampasan hasil korupsi senilai Rp 3,6 miliar kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), Rabu (6/5/2026). Menariknya, proses hibah ini mencatatkan rekor efisiensi birokrasi yang super cepat.
Jika biasanya proses hibah memakan waktu hingga dua tahun, kali ini KPK sukses memangkasnya menjadi hanya empat bulan.
Percepatan ini juga bertujuan agar aset negara tidak terbengkalai dan bisa langsung digas untuk kepentingan rakyat.
”Kali ini sejak Januari hingga April, persetujuan Menteri Keuangan sudah terbit. Ini salah satu proses tercepat,” ungkap Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto dalam keterangannya.
Dari Tangan Koruptor untuk Petani Kelapa
Aset yang dihibahkan ini juga merupakan hasil rampasan dari perkara mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis, M. Nasir.
Lantaran Nasir tak sanggup membayar uang pengganti sebesar Rp 6,9 miliar, jaksa eksekusi KPK pun menyita hartanya untuk memulihkan kerugian negara.
Total ada 13 bidang tanah yang diserahkan dengan nilai mencapai Rp 3.661.925.000. Rinciannya:
- 1 bidang tanah seluas 553 meter persegi.
- 12 bidang tanah dengan luas total 34.437 meter persegi.
Pemkab Inhil juga berencana menyulap lahan-lahan ini menjadi mesin penggerak ekonomi.
Aset tersebut akan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan serta hilirisasi industri kelapa, yang menjadi komoditas unggulan wilayah tersebut.
Pasang Plang: Pengingat Dosa Korupsi
Tak sekadar memberi, KPK juga memberikan syarat tegas.
Mungki meminta Pemkab Inhil segera memasang plang informasi di lokasi aset yang menyatakan bahwa lahan tersebut adalah hasil rampasan korupsi.
”Tujuannya sebagai efek pencegahan. Agar masyarakat memahami bahwa hasil korupsi pasti akan dikejar dan dirampas kembali oleh negara,” tegas Mungki.
