JAKARTA,Kondusif.com,- Sejarah membuktikan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak lahir dari tekanan, melainkan dari penghormatan terhadap martabat manusia. Di tengah transisi kepemimpinan nasional, Koordinator Pusat BEM Nusantara kini bergerak maju untuk meneguhkan kembali nalar kritis mahasiswa.
Mereka memposisikan diri sebagai penjaga “kompas moral” agar arah kebijakan negara tetap berada di jalur demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
BEM Nusantara memang menyatakan dukungan strategisnya terhadap stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, mereka menegaskan bahwa dukungan ini bukanlah “cek kosong” tanpa syarat.
”Kami mendukung stabilitas yang menyejahterakan, bukan stabilitas yang membungkam,” tegas perwakilan BEM Nusantara.
Mereka percaya bahwa kemajuan ekonomi tidak akan pernah sepadan jika harus ditukar dengan pembungkaman hak-hak dasar warga negara.
Oleh karena itu, kemitraan kritis ini akan terus berjalan selama pemerintah setia pada mandat konstitusi dan kesejahteraan rakyat kecil.
BEM Nusantara Menolak Polri Jadi “Mainan” Birokrasi
Isu paling krusial yang mereka soroti adalah wacana penataan ulang posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan nada tegas, BEM Nusantara menolak keras gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian mana pun.
”Jika Polri diletakkan di bawah kementerian, kita sama saja membuka pintu lebar-lebar bagi politisasi penegakan hukum,” ungkap mereka dalam pernyataan resminya.
Alih-alih menyederhanakan birokrasi, langkah tersebut justru berisiko menyeret institusi pengayom masyarakat ini ke dalam pusaran kepentingan politik jangka pendek para menteri.
