Jakarta,kondusif.com– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menorehkan prestasi membanggakan. Untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut sejak 2009, Kemenkumham meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Capaian ini menjadi penutup sejarah manis, tepat sebelum lembaga tersebut resmi bertransformasi menjadi tiga kementerian baru: Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Ini merupakan capaian terakhir opini WTP Kemenkumham sebelum bertransformasi. Sebuah penutup yang baik bagi perjalanan panjang tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kemenkumham,” ujar Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam acara di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Akuntabilitas Sebagai Fondasi Reformasi
Supratman menegaskan, proses audit yang dilakukan BPK bukan semata-mata evaluasi teknis, melainkan juga mekanisme pengendalian demokratis agar pengelolaan anggaran publik tetap transparan dan akuntabel.
“Pemeriksaan BPK memiliki peran strategis dalam memastikan keuangan negara dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan dalam reformasi birokrasi.
“Pemeriksaan laporan keuangan adalah bentuk pengawasan yang mendorong perbaikan sistem dan budaya kerja di lingkungan pemerintah,” tambahnya.
Tantangan Baru Pasca Pemisahan Kementerian
Supratman juga menyoroti salah satu pekerjaan besar pasca pemisahan kementerian, yakni proses likuidasi eks satuan kerja (satker).
Dari total 1.167 satker, sebanyak 1.020 satker telah rampung dilikuidasi hingga 2 Oktober 2025.
Sementara 147 satker lainnya masih dalam proses penyelesaian.
“Salah satu tugas penting pasca transformasi ini adalah penyelesaian administratif dan akuntabilitas keuangan melalui laporan likuidasi yang tertib dan transparan,” jelasnya.
